Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang
berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum
Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Pengertian dalam undang-undang :
a.
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
b.
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainnya.
c.
Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
d.
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat
dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.
e.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat
dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
f.
Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem
Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
g.
Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu
Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu
Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
h.
Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang
bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
i.
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah
badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan
dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
j.
Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga
independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi
oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat
keandalan dalam Transaksi Elektronik.
k.
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.
l.
Penanda Tangan adalah subjek hukum yang
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
m.
Komputer adalah alat untuk memproses data
elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika,
aritmatika, dan penyimpanan.
n.
Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan
Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
o.
Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter
lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses
Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
p.
Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak
yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
q.
Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
r.
Penerima adalah subjek hukum yang menerima
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
s.
Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam
berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang
bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
t.
Orang adalah orang perseorangan, baik warga
negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
u.
Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.
v.
Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya
yang ditunjuk oleh Presiden.
Secara umum, materi Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar,
yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan
mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi
elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL
Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini
dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan
masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi
elektronik.
Beberapa materi yang diatur, antara lain:
1. pengakuan informasi/dokumen
elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE)
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 &
Pasal 12 UU ITE)
3. penyelenggaraan sertifikasi
elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE)
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15
& Pasal 16 UU ITE)
Beberapa materi perbuatan yang
dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, antara lain:
1. konten ilegal, yang terdiri
dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik,
pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE)
2. akses ilegal (Pasal 30)
3. intersepsi ilegal (Pasal 31)
4. gangguan terhadap data (data interference,
Pasal 32 UU ITE)
5. gangguan terhadap sistem (system
interference, Pasal 33 UU ITE)
6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse
of device, Pasal 34 UU ITE)
Penyusunan materi UU ITE tidak
terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan
yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi
sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada
penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian
menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU
PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik.
Kedua naskah akademis tersebut pada
akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M
Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya
menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan
oleh DPR.
* Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan
konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework
Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas).
* Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam
KUHP.
* UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang
berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum
di Indonesia.
* Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
* Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
Pasal
27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
Pasal
28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
Pasal
29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
Pasal
30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
Pasal
31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
Pasal
32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
Pasal
33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?)
Pasal
35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising?)
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Internet & Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang ini, yang telah
disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan
hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya,
namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna
menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi
sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai
sebuah kepastian hukum.
a.
Pasal 27 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman
pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam
KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
b.
Pasal 28 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam transaksi elektronik.
c.
Pasal 29 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi
ancaman kekerasaan atau menakut-nakuti yang dutujukkan secara pribadi (Cyber
Stalking). Ancaman pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
d.
Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan
cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system
pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3
setiap orang yang memebuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling
banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
e. Pasal 33 UU ITE tahun 2008 :
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan
apa pun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan
system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaiman mestinya.
f. Pasal 34 UU ITE tahun 2008 :
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,
mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau
memiliki.
g. Pasal 35 UU ITE tahun 2008 :
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising =
penipuan situs).
2.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
a)
Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus
carding.
b)
Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.
c)
Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus
pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh
pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
d)
Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus
pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.
e)
Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat
permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara
dari Indonesia.
f)
Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran
pornografi.
g)
Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk
kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
h)
Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface
atau hacking yang membuat sistem milik orang lain.
3.
Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta.
Menurut Pasal 1 angka (8) Undang –
Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan
intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain
yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan
mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk
mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang
intruksi-intruksi tersebut.
4.
Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No 36 Tahun 1999,
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan
setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan
bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
5.
Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen
Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan
media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat
pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau
ditransformasikan. Misalnya Compact Disk – Read Only Memory (CD – ROM), dan
Write – Once -Read – Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang
tersebut sebagai alat bukti yang sah.
6.
Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang Jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1)
Huruf q). Penyidik dapat meminta kepada bank yang menerima transfer untuk
memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa
harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang
Perbankan.
7.
Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang ini mengatur mengenai alat
bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa
informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik
dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti
elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme. karena saat
ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor
intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk
menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku
mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan
melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room
selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan
propaganda melalui bulletin board atau mailing list.
Perbandingan atau perbedaan antara
undang-undang ITE di Indonesia dengan negara lain.
Pada dasarnya tujuan
diadakannya atau dibuatnya undang-undang ITE ini, agar ada sistem pengendali
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI ) , surat elektronik (electronic mail) ,
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode
Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jadi, semua akses yang berhubungan
dengan informasi transaksi elektronik dilindungi oleh undang-undang ITE ini,
dan terdapat pula hukuman dan denda yang harus dibayar.
Beberapa perbandingan yang kami tahu antara di Indonesia dan
Amerika:
1. Di Indonesia Konten Pornografi dilarang,
namun di Amerika Serikat Konten Pornografi justru Diperbolehkan, namun itu
hanya diperuntukkan untuk pengguna dewasa.
2. Di Indonesia Konten Perjudian Online
Dilarang, tetapi di Amerika Serikat justru hal itu diperbolehkan. Asalkan tidak
merugikan negara dan membawa devisa bagi perpajakan mereka, lain halnya dengan
Konten perjudian Online yang ilegal dengan segera mereka akan memusnahkannya
dan menghukumnya.
3. Apabila ada konten penghinaan ataupun masalah
agama, politik, ras, suku atau apapun, mereka tetap memperbolekan itu sejauh
tidak memberikan ancaman yang mengancam jiwa seseorang, artinya sejauh itu
hanya perbedaan pandangan mereka masih tetap meghormatinya, lain halnya jika
dari perbedan pandangan tersebut muncul ancaman misalnya pembunuhan, mereka
akan segera menindaklanjutinya.
4. Ini yang paling penting, dan yang
mengakibatkan RPM Konten Banyak ditentang di Indonesia, Di Amerika sendiri,
Privasi seseorang didunia maya sangat dilindungi bahkan sampai data sekecil
apapun. Dan anehnya dalam rancanagan RPM Konten tersebut pemerintah justru
membuat yang sebaliknya. Bayangkan apa yang terjadi jika E-mail sang presiden
kita SBY pun dapat dengan mudah dibaca dan diketahui karena setiap konten di
sensor terlebih dahulu. Dan andai orang tersebut punya kepentingan tertentu
bisa saja dia menggunakan E-mail tersebut untuk menjatuhkan Negara kita dan
saya pikir ini lebih berbahaya dari pada konten Pornografi dan perjudian
Online.
Empat point tersebut hanya beberapa perbedaan antara
undang-undang ITE yang ada di Indonesia dengan Amerika. Untuk lebih jelasnya
silahkan mencarinya di undang-undang ITE negara
masing-masing.
Beberapa Kasus Pelanggaran UU ITE No.
11 Tahun 2008
Ada beberapa kasus pelanggaran UU
ITE No. 11 Tahun 2008 yang dilakukan pada segelintir orang.
Kasus 1 : Erick J
Adriansjah
Waktu: November
2008
Pekerjaan: Account Executive
Equity di Bahana Securities di Jakarta (saat kasus terjadi)
Media: e-mail terbatas,
kemudian beredar di mailing-list
Substansi: Informasi pasar
(rumor) yang belum dikonfirmasi
Motivasi: Informasi terbatas
kepada klien
Konten: “Market news stated
that several lndo bank is having a liquidty problem and fail to complete
interbank transaction. These lndo banks include : Bank Panin (PNBN), Bank
Bukopin (BBKP), Bank Arta Graha (INPC): Bank CIC (BCIC) dan Bank Victoria
(BVIC). We will keep you updated’ (Berita pasar mengabarkan bahwa beberapa bank
di lndonesia mendapat masalah likuiditas dan kegagalan dalam menyelesaikan
transaksi antarbank. Bank tersebut diantaranya : Bank Panin, Bank Bukopin, Bank
Arta Graha, Bank CIC, dan bank Victoria)“. Keterangan: diambil dari isi e-mail
Erick.
Pelapor: Bank Indonesia dan
Bank Artha Graha
Hasil: Erick ditahan Unit V
Cyber Crime Mabes Polri karena dianggap melanggar UU ITE, Pasal 27
ayat 3dan Pasal 28 ayat 1 (penyebaran berita bohong melalui sistem
elektronik). Erick diskors dari perusahaannya dan pemeriksaan kasus masih
berjalan, saat artikel ini diposting.
Kasus 2 : Prita
Mulyasari
Waktu: Agustus
2008 – sekarang
Pekerjaan: Customer Care di
Bank Sinar Mas di Jakarta (saat kasus terjadi)
Media: Surat Pembaca dan
e-mail, kemudian beredar ke mailing-list
Substansi: Keluhan atas layanan publik
Motivasi: Penyampaian keluhan
terbuka
Konten: “….. Saya sangat
mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau
Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G, dr H, dr M, dan Og bahwa jangan
sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda. Saya
informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM buruk
tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini…..”. Keterangan:
sebagian isi e-mail Prita.
Pelapor: Dokter Hengky Gozal
dan Dokter Grace Hilza dari RS Omni Internastional Tangerang
Hasil: Saat artikel ini
diposting, Prita masih menjalani proses persidangan karena dianggap
melanggar UU ITE, Pasal 27 ayat 3 serta Pasal 310 dan 311 KUHP.
Prita sempat ditahan selama 20 hari di Lapas Wanita Tangerang. Kini statusnya
adalah tahanan kota.
Kasus 3 : Nur Arafah
/ Farah
Waktu: Juli
2009 – Sekarang
Pekerjaan: Pelajar SMA (saat
kasus terjadi)
Media: Facebook
Substansi: Cacimaki
Motivasi: Marah lantaran
cemburu
Konten: “Hai anjing lu nggak
usah ikut campur gendut. Kayak tante-tante enggak bisa gaya, emang lu siapa.
Urus saja diri lu yang jelek kayak babi. Sok cantik enggak bisa gaya belagu.
Nyokap lu nggak sanggup beliin baju buat gaya. Makanya lu punya gaya gendut.
Pantat besar lu kayak bagus aja. Emang lu siapanya UJ. Hai gendut bangsat ya lu
anjing”. Keterangan: Isi postingan Farah.
Pelapor: Felly Fandini Julistin
Hasil: Saat artikel ini
diposting, Farah masih menjalani proses pemeriksaan oleh Mapolresta Bogor. Dia
dianggap melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP, serta kemungkinan akan dikenakan
pula UU ITE, Pasal 27 ayat 3.
DAFTAR PUSAKA
